Dekonstruksi dan Oposisi

Judul: Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, dan Kekuasaan

Penerbit: Resist Book, Juli 2008

Saat ini ada anggapan kuat di masyarakat Indonesia bahwa sekolah itu identik dengan mencari kerja. Pertimbangan utama orang tua menyekolahkan anaknya adalah agar kelak mendapatkan pekerjaan yang memadai sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan di sekolah. Sementara iklim penerimaan kerja di setiap angkatan kerja berjalan tidak sehat lagi. Praktik kolusi dan suap-menyuap adalah rahasia umum yang telah menjadi suatu “kebiasaan” dan seakan alamiah. Ini tak lain adalah akibat dominannya budaya pragmatisme di Indonesia.

Sebuah perguruan tinggi yang tidak mengikuti arus pasar, maka perguruan tinggi tersebut sakit. Pernyataan tersebut seperti berlebihan dan terkesan telah menundukkan institusi akademik di bawah korporasi. Tapi apakah yang sebenarnya menjadi core values dari institusi pendidikan, academic values atau corporate values? Seiring dengan dahsyatnya budaya pragmatis yang terjadi di masyarakat, banyak di antara perguruan tinggi yang terjebak kepada budaya pragmatis. Salah satunya adalah dengan menjadikan corporate values sebagai nilai utama dalam membangun institusi pendidikan.

Tarik menarik kepentingan antara idealisme dan pragmatisme dalam dunia pendidikan memang selalu terjadi. Di satu sisi, pendidikan punya peran dalam membentuk kehidupan publik. Bahkan pernyataan yang lebih tepat tidak sekedar memberi afirmasi atas peran pendidikan dalam kehidupan publik, namun turut membangun karakter bangsa, negara dan tiap warganya. Lantas kehidupan publik seperti apa yang hendak dibentuk oleh dunia pendidikan?

Pendidikan diyakini memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk kehidupan politik dan kultural. Pendidikan adalah media untuk menyiapkan dan melegitimasi bentuk-bentuk tertentu kehidupan sosial. Jika hal seperti ini yang dikedepankan, maka yang menjadi basis institusi pendidikan adalah nilai-nilai idealisme. Tetapi, pendidikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pasar? Apakah dunia pendidikan akan terseret dan didikte oleh kepentingan pasar. Ideologi pasar jelas berbeda dengan ideologi pendidikan. Ideologi pendidikan lebih mementingkan nilai-nilai rasional-humanistik, sedangkan ideologi pasar lebih bertumpu pada nilai-nilai pragmatisme-materialistik dan menekankan konsumsi-komodifikasi. Ketika ideologi pasar mendominasi dunia pendidikan, maka pendidikan kita akan mengedepankan nilai-nilai korporasi yang menekankan penguasaan teknik-teknik dasar yang diperlukan dalam dunia kerja.

Budaya pragmatis sudah begitu kuat menancap di kehidupan masyarakat. Ketika institusi pendidikan dipahami sebagai lahan investasi ekonomi, maka tujuannya adalah materialistik semata. Siswa atau mahasiswa yang baru masuk, akan cenderung mengambil fakultas-fakultas yang sekiranya bisa menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih banyak. Akibatnya, fakultas yang akan laku adalah fakultas yang berorientasi pasar dan mudah mencari kerja, seperti ekonomi, teknik, kedokteran, dll. Sementara fakultas-fakultas non-pasar, seperti filsafat, antropologi, sastra, dst, akan tidak laku.

Dalam level perguruan tinggi pun juga terjangkit budaya pragmatis. Misalnya, ada perguruan tinggi yang mencanangkan diri sebagai universitas riset, akan tetapi banyak mengadakan program ekstensi. Visinya adalah research institute, akan tetapi untuk mencari penghasilan maka dibukalah program ekstensi, atau terbuka demi menjaring animo masyarakat yang memang ingin mendapatkan ijasah dari universitas ternama guna memudahkan diri untuk mendapatkan lahan pekerjaan dengan prestis dan gaji tinggi.

Budaya pragmatis juga akan berimplikasi pada proses pedagogis. Ada tiga kategori pengetahuan menurut Jurgen Habermas: Teknis, praktis, dan emansipatoris. Jika budaya pragmatis yang mendominasi pendidikan, maka pengetahuan teknis-praktilah yang akan didesiminasikan dalam proses pembelajaran. Implikasinya adalah pengetahuan akan beroperasi di dalam kerangka terpisah dari sisi pembentukannya, yakni epistemologisnya, atau dalam bahasa Foucault, arkeologi-geneologinya. Proses pedagogis seperti ini tidak akan bisa melahirkan pengetahuan yang kritis dan emansipatoris.

Kerangka pemisahan pengetahuan dari epistemologinya, mempunyai dua karakter utama, yakni konformitas dan uniformitas, penyesuaian dan penyeragaman. Bentuk pengetahuan seperti ini mendegradasi kesadaran historis-kritis peserta didik dengan cara menggeser ide tentang perkembangan diri mereka yang sesungguhnya emansipatoris. Sebaliknya, peserta didik akan digeser ke arah praktis-material, dan rasionalitas yang dibangun adalah rasionalitas teknokratis yang hanya menekankan pada kepentingan-kepentingan pragmatis, atau apa yang disebut dengan knowledge of what is, tapi tidak memberi perhatian terhadap knowledge of what should be, how, or why.

Hingga saat ini, bersekolah masih dipahami sebagai bagian dari praksis kerja, sehingga mendapatkan pekerjaan merupakan tujuan utama mahasiswa-mahasiwa seusai menyelesaikan bangku perkuliahan. Padahal tanpa disadari, pendidikan di Indonesia kerap dipolitisasi, namun banyak mahasiswa yang tidak tahu bagaimana membongkar politisasi tersebut, justru kadang kala mereka terjebak menjadi objek politisasi elit-elit tertentu sehingga ketika turun ke jalan, mahasiswa hanya bisa mengedepankan otot dan dialog-dialog provokatif, bukan rasional.

Dengan gagasan mazhab teori kritis Frankfurt, maka upaya-upaya pembongkaran mulai masuk di segala bidang, baik itu sosial, budaya, ekonomi, politik, dan tak terkecuali pendidikan. Buku ini semacam pengantar untuk mengenal lebih jauh pemikiran teori kritis yang mengemuka di dunia.